SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
-
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
a. Ketentuan Umum Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar 1) DJP melakukan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar yang terdiri dari: a) Wajib Pajak Strategis; dan b) Wajib Pajak Lainnya yang telah terdaftar. 2) Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Pengawasan dalam pemenuhan kewajiban: a) pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha; b) pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; c) pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya; d) pelaporan surat pemberitahuan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan; e) pelaporan Surat Pemberitahuan; f) pembayaran dan/atau penyetoran pajak; g) pemotongan dan/atau pemungutan pajak; h) pembukuan atau pencatatan; dan i) perpajakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peratur an perundang -undangan di bidang perpajakan. 3) Pengawasan Wajib Pajak terdaftar didahului dengan perencanaan Pengawasan melalui penyusunan strategi Pengawasan dan penyusunan DPP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Komite Kepatuhan. 4) Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui P2DK, penyampaian imbauan, dan pemberian teguran yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini. 5) Pengawasan Wajib Pajak terdaftar terhadap objek pajak yang telah maupun belum dikenakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 6) Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan melalui penerbitan Surat Perintah Pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Kepala Seksi Pengawasan mengusulkan penugasan Tim Pengawasan Perpajakan yang terdiri dari: (1) Kepala Seksi Pengawasan sebagai Supervisor; (2) Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan sebagai ketua tim; dan (3) Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan sebagai anggota tim; (b) ketua tim sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) angka (2) dapat merangkap menjadi anggota tim; (c) usulan penugasan Tim Pengawasan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dengan memperhatikan: (1) beban kerja; (2) kompleksitas kasus; (3) kompetensi dan ketersediaan jumlah Account Representative dan/atau pegawai DJP; dan (4) kebijakan Kepala KPP; (d) pegawai DJP yang dapat ditugaskan dalam Tim Pengawasan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) yaitu pegawai DJP yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan; (e) direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisa si teknis di bidang pengawasan perpajakan dapat menentukan pegawai DJP selain sebagaimana dima ksud dalam huruf (d), untuk ditugaskan dalam Tim Pengawasan Perpajakan. 7) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pengawasan yang akan dilaksanakan oleh KPP, dapat dilakukan Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak terdaftar pada tingkat: (a) Kantor Pusat DJP dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pusat DJP yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan atau Tim Pengawasan Perpajakan; dan/atau (b) Kanwil DJP dilaksanakan oleh pegawai Kanwil DJP yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan atau Tim Pengawasan Perpajakan. 8) Kegiatan P2DK dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sehingga tidak menambah beban kepatuhan (compliance cost) Wajib Pajak. 9) Dalam pelaksanaan Penelitian Komprehensif dan kegiatan P2DK dalam lingkup PKM, dapat dilakukan pembahasan bersama antara Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan atau Tim Pengawasan Perpajakan dengan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak. 10) Dalam pelaksanaan Penelitian Komprehensif dan kegiatan P2DK sebagaimana dimaksud p ada angka 9), Kepala Kanwil DJP dapat menugaskan pegawai Kanwil DJP, dengan mempertimbangkan kapasitas , kompetensi dan beban kerja, untuk melakukan pembahasan bersama dengan Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan atau Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak pada unit kerja KPP di lingkungan Kanwil DJP yang membawahkannya. 11) Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 10), dapat didasarkan pada: a) permintaan KPP; atau b) pertimbangan Kepala Kanwil. 12) Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, direktorat yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan , direktorat yang membawahi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasa ran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis , Kanwil DJP, atau KPP dapat melakukan permintaan KPD kepada KPP lokasi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, untuk memastikan Data dan/atau Keterangan yang dimiliki sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan/atau untuk memperluas basis data atas Wajib Pajak pusat. 13) Permintaan KPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 2) dapat dilakukan sebelum dan/atau pada saat kegiatan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar dilaksanakan. 14) KPP lokasi menindaklanjuti permintaan KPD sebagaimana dimaksud pada angka 13) dengan menugaskan Account Representative dan/atau pegawai DJP sesuai ketentuan mengenai Pengawasan Wilayah. 15) Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan untuk melakukan KPD pada KPP lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 14) dapat dilibatkan dalam Penelitian Kepatuhan Material dan/atau Pembahasan yang dilakukan oleh KPP pusat , melalui penugasan oleh KPP lokasi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 16) Tata cara pelaksanaan permintaan KPD sebagaimana dimaksud pada angka 12) mengacu pada bagian yang mengatur tentang Pengawasan Wilayah. 17) Surat Perintah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 6) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.