←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 5
Ayat
-
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
a. Ketentuan Umum Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar 1) DJP melakukan Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar melalui P2DK dalam rangka Ekstensifikasi. 2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi: a) Wajib Pajak orang pribadi; b) Wajib Pajak badan; c) Wajib Pajak warisan belum terbagi; dan d) instansi pemerintah. 3) Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi Pengawasan dalam pemenuhan kewajiban: a) pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP; b) pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha; c) pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; d) pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya; e) pembayaran dan/atau penyetoran pajak; f) pemotongan dan/atau pemungutan pajak; g) pelaporan Surat Pemberitahuan; dan h) perpajakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. 4) Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar didahului dengan perencanaan Pengawasan melalui penyusunan strategi Pengawasan dan penyusunan DPE sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Komite Kepatuhan. 5) Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan oleh Tim Pengawasan Perpajakan di KPP Pratama melalui penerbitan Surat Perintah Pengawasan.