SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 8
Ayat
-
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
a. Pemantauan Pengawasan Wajib Pajak 1) Pemantauan Pengawasan Wajib Pajak di Kantor Pusat DJP a) Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan di bidang Pengawasan dan Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, melakukan pemantauan atas: (1) pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil DJP; (2) pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional dan Strategi Pengawasan Kanwil DJP; (3) perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah pada tingkat nasional; (4) nilai realisasi penerimaan pajak dari pelaksanaan Pengawasan tingkat nasional; dan (5) pelaksanaan hasil evaluasi Pengawasan Wajib Pajak. b) Direktorat yang membawahi unit kerja yang mem punyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasaran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis melakukan pemantauan atas perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut Analisis Data Perpajakan di Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP. c) Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan data dan informasi melakukan pemantauan atas: (1) kualitas data yang dihasilkan dari KPD dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola data di lingkungan DJP; dan (2) tindak lanjut permintaan data pihak ketiga yang disampaikan melalui Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan data dan informasi. d) Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait penilaian melakukan pemantauan atas usulan penilaian untuk tujuan perpajakan. e) Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional melakukan pemantauan atas tindak lanjut Pertukaran Informasi. f) Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepatuhan internal melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e). g) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) , dan huruf (f) dilak ukan secara berkala dan dapat melibatkan unit kerja lain di lingkungan DJP. h) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh direktorat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) , dan huruf (f) dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP. 2) Pemantauan Pengawasan Wajib Pajak di Kanwil DJP a) Bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait data dan Pengawasan potensi perpajakan dan bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, melakukan pemantauan atas: (1) pelaksanaan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak dan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak; (2) pelaksanaan Strategi Pengawasan dan Rencana Kegia tan Pengawasan; (3) perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah; (4) nilai realisasi penerimaan pajak dari pelaksanaan Pengawasan; (5) pelaksanaan tindak lanjut Pengawasan; (6) pelaksanaan dan tindak lanjut Analisis Data Perpajakan; dan (7) pelaksanaan hasil evaluasi Pengawasan, pada Kanwil DJP dan KPP yang dibawahkannya. b) Unit kepatuhan internal pada Kanwil DJP melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). c) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dilakukan secara berkala dan dapat melibatkan unit kerja lain di lingkungan DJP. d) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh direktorat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP. 3) Pemantauan Pengawasan Wajib Pajak di KPP a) Komite Kepatuhan KPP melakukan pemantauan atas: (1) pelaksanaan Rencana Pengamanan Penerimaan KPP dan Rencana Kegiatan Pengawasan KPP; (2) perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah pada Seksi Pengawasan; dan (3) pelaksanaan hasil evaluasi Pengawasan Wajib Pajak. b) Unit kepatuhan internal pada KPP melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). c) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dilakukan secara berkala dan dapat melibatkan unit kerja lain di lingkungan DJP. d) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dilakukan pembahasan dal am Komite Kepatuhan KPP.