←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal II — Angka 2 — -
Isi Ketentuan
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal II — Angka 1 — -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 59 — - — -
Isi Ketentuan
Pasal 59 dihapus.
Dihapus
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Penentuan jumlah peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e bagi suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri beser...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-istri yang: a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau b. istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpa...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f serta ayat (3), untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 56 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 56 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 56 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 56 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 20A — - — -
Isi Ketentuan
Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/ata...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal I — - — 1
Isi Ketentuan
Setelah Bagian Ketiga Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Pengeluaran yang Bukan Merupakan Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Pengh...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 62 — - — -
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 61 — - — 2
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 61 — - — 1
Isi Ketentuan
Penyelenggaraan ujian profesi Konsultan Pajak oleh Asosiasi Konsultan Pajak dilaksanakan paling lama tanggal 31 Desember 2026.
Berlaku
1 / 303 ›