←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak yang mencabut pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus membuat surat pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian akses pada Portal Wajib Pajak kepada seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) berakhir.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Seorang kuasa tidak dapat lagi melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepadanya sejak pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 10 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pemberian kuasa berakhir dalam hal:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal seorang kuasa:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dilarang menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu wajib:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Seorang kuasa hanya dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Suatu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (10) — -
Isi Ketentuan
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (9) — -
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (8) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, Wajib Pajak harus memberikan persetujuan akses pada Portal Wajib Pajak ...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus yang dibuat dalam bentuk kertas harus diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk elektronik, surat kuasa dimaksud dianggap telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak pada saat Surat Kuasa Khusus selesai dibuat.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik atau kertas.
Berlaku
‹ 16 / 303 ›