6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Tata cara penyampaian Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatu...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pendaftaran dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b harus terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan seseorang yang mengabdikan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementer...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan seseorang yang mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan dan berhenti...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan harus memenuhi ketentuan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa dalam hal sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa dalam hal sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Tata cara memperoleh:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pihak Lain yang bertindak sebagai seorang kuasa dianggap memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang bertindak sebagai seorang kuasa dianggap memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memiliki Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali Keluarga.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 2
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Terhadap penunjukan seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakannya.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pihak yang dapat ditunjuk menjadi seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 2
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1
—
-
—
11
Isi Ketentuan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Berlaku