←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — m
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan proses bisnis Pengawasan, pegawai DJP harus melengkapi diri dengan kemampuan interpersonal, kemampuan analisis, dan pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf l — -
Isi Ketentuan
Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pengawasan di KPP, Kepala KPP bertanggung jawab antara lain:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — k
Isi Ketentuan
Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pengawasan di Kanwil DJP, Kepala Kanwil DJP bertanggung jawab mengoptimalkan peran sub komite Pengawasan pada Komite Kepatuhan Kanwil DJP dengan melakukan koordinasi , pem...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — j
Isi Ketentuan
Penugasan Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, KPD Berbasis Kewilayahan, dan/atau KPD Analisis sebagaima...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — i
Isi Ketentuan
Dalam hal Sistem Administrasi Pengawasan DJP sebagaimana dimaksud dalam huruf h belum tersedia, Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar , dan Pengawasan Wilayah dilakukan menggunakan S...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — h
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah dilakukan melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — g
Isi Ketentuan
Terhadap data dan/atau informasi yang ditemukan dalam pelaks anaan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar maupun Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, ditindaklanjuti dengan KPD.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — f
Isi Ketentuan
Pengawasan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui KPD Berbasis Kewilayahan, KPD Analisis, KPD Tusi Lainnya, dan KPD Non Tusi.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — e
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui P2DK dalam rangka Ekstensifikasi.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — d
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui P2DK, penyampaian imbauan, dan pemberian teguran.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — huruf c — -
Isi Ketentuan
Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — b
Isi Ketentuan
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dan Pengawasan atas kegiatan ekonomi yan...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 2 — - — -
Isi Ketentuan
a. DJP dapat melakukan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1 — - — zz
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1 — - — yy
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang -Undan...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1 — - — xx
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasi lan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1 — - — ww
Isi Ketentuan
Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1 — - — vv
Isi Ketentuan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tent...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1 — - — uu
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pa...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 1 — - — tt
Isi Ketentuan
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Berlaku
‹ 24 / 303 ›