6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf A
—
Paragraf 2
—
-
Isi Ketentuan
nonlapangan dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sarana administrasi lainnya yang tersedia tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf A
—
Paragraf 1
—
-
Isi Ketentuan
Dalam rangka pembinaan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penerapan sistem self assessment perpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan k...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal II
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal I
—
-
—
3
Isi Ketentuan
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republi...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5C
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di ...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5C
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat untuk: a. menyampaikan pemberitahuan mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1); dan b. m...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara online atau secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, paling lama 1 (s...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak l...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pa...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5B
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan ...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5A
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5A
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5A
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal I
—
-
—
2
Isi Ketentuan
Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut:
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus