6,046 aturan
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 t...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h d ilakukan tanpa surat keterangan bebas.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan surat keterangan bebas Pa jak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas bata ngan oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usah...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan -bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha tertent...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan nilai free on board yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor, termasuk pemberita...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Nilai impor sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu cost insurance and freight ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yan...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah industri baja yang me rupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut p...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasa...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
17
Isi Ketentuan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
16
Isi Ketentuan
Surat S etoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui Collecting Agent.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
15
Isi Ketentuan
Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat unt...
Berlaku