←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar tidak berlaku apabila Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak meninggal dunia atau Surat Keterangan Kompetensi tidak berlaku.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Klasifikasi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi Surat Keterangan Kompetensi yang diterbitkan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar ditandatangani oleh Direktur Jenderal bersamaan dengan penerbitan Surat Keterangan Kompetensi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai pengumuman sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan pencabutan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengum...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terda...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa pembekuan Surat Keterangan Terdaft...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai larangan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap larangan Pihak Lain yang Bertinda...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai surat keterangan kompetensi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Surat Keterangan Kompetensi bagi Pi...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai perizinan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Konsultan Pajak telah mendapatkan persetujuan pengunduran diri dan akan mengajukan izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Konsultan Pajak tersebut t...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang izinnya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak dinyatakan tidak berlaku dalam hal Konsultan Pajak:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dalam hal Konsultan Pajak:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani pemohon yang menyatakan bahwa:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dapat mengundurkan diri sebagai Konsultan Pajak setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang memberikan jasa perpajakan sebelum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak. ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengajukan penghentian pemberian jasa selain dengan alasan sakit keras dan akan memberikan jasa kembali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengung...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengajukan penghentian pemberian jasa dengan alasan sakit keras dan akan memberikan jasa kembali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dok...
Berlaku
‹ 4 / 303 ›