6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
k
Isi Ketentuan
pencabutan pemungut Bea Meterai; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
j
Isi Ketentuan
perubahan administrasi layanan perpajakan dan/atau administrasi fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
i
Isi Ketentuan
perubahan status secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
h
Isi Ketentuan
pencabutan pendaftaran surat keterangan terdaftar objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
g
Isi Ketentuan
perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
f
Isi Ketentuan
pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
e
Isi Ketentuan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
d
Isi Ketentuan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
c
Isi Ketentuan
perubahan data secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
b
Isi Ketentuan
penetapan nilai angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
a
Isi Ketentuan
penutupan kegiatan penyampaian imbauan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 12
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Hasil kegiatan penyampaian imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat berupa usulan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 11
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan pembu...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Berdasarkan hasil penelitian atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas tanggapan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) kali, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Penyampaian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak peristiwa yang lebih dahulu antara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan dengan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 9
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Terhadap penyampaian surat imbauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibuatkan berita acara penyampaian surat imbauan.
Berlaku