6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh data dan/atau keterangan yang tercantum dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Penyampaian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak peristiwa yang lebih dahulu antara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Terhadap penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibuatkan berita acara penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/a...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak melakukan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud da...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pengawasan, Wajib Pajak harus:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Permintaan dokumen penentuan harga transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Kegiatan pendukung Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam melakukan Pengawasan, Direktur Jenderal Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Tata cara Pengawasan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keua...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Tata cara Pengawasan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban atas jenis pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terkait dengan pajak minimum global dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Pengawasan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pengawasan dalam pemenuhan kewajiban:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pengawasan dalam pemenuhan kewajiban:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas jenis pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pengawasan terdiri atas:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berlaku