6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan persetujuan pemberian jasa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berakhir atau akan diakh...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan persetujuan pemberian jasa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang menjalani masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, dapat memberikan jasa kembali dengan ketentuan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 46
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 46
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dapat melakukan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif berupa:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif berupa peringatan dapat diumumkan oleh Direktur Jenderal kepada masyarakat melalui laman resmi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pencabutan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan pajak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntu...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 42
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Konsultan Pajak dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak, Surat Keterangan Kompetensi dinyatakan tidak berlaku.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 42
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak dan/atau pencabutan izin Kantor Konsultan Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin Konsul...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas j...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 41
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dan/atau Kantor Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan/atau pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa sebagaimana diatur...
Berlaku