6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan y...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan bertugas untuk:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak menghadiri panggilan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau menghadiri namun menolak melakukan penandatanganan, maka:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pada saat melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menyatakan untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan risalah pemb...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa kepada:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 19
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dapat dilakukan, dengan ketentuan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (12)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (14) atau Pasal 15 ayat (4), buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik , serta keterangan lain...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (11)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak menandatangani risalah pembahasan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan/atau ikhtisar hasil pembahasan akhir, Pemeriksa ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak , Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menyatakan untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menyatakan tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, selain risalah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak menindaklanjuti Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan membuat risalah pembahasan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui penyampaian undangan yang mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Peme...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya ta...
Berlaku