←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — y
Isi Ketentuan
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — x
Isi Ketentuan
bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian laporan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — w
Isi Ketentuan
tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — v
Isi Ketentuan
tata cara pengecualian pembayaran dan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bang...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — u
Isi Ketentuan
tata cara penelitian pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (8) dan Pasal 195 ayat (8);
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — t
Isi Ketentuan
tata cara penelitian dan perekaman Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — s
Isi Ketentuan
kriteria Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2);
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — r
Isi Ketentuan
tata cara pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — q
Isi Ketentuan
tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — p
Isi Ketentuan
keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan serta format dan sarana penyampaian keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — o
Isi Ketentuan
bentuk, isi, dan tata cara peng1s1an Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — n
Isi Ketentuan
tata cara penerbitan Bukti Pemindahbukuan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — m
Isi Ketentuan
bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — k
Isi Ketentuan
Wajib Pajak di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1); 1. tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — h
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan kriteria Pengusaha Kena Pajak yang akses pembuatan Faktur Pajaknya dinonaktifkan; 1. petunjuk teknis pelaksanaan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan terhadap Pengusaha...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — g
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — f
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — e
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan usaha, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan akses pembuatan Faktur Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — d
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan data, pemindahan Wajib Pajak, penetapan Wajib Pajak Nonaktif dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — c
Isi Ketentuan
tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan keputusan dalam hal keadaan kahar atau sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
Berlaku
‹ 65 / 303 ›