←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — b
Isi Ketentuan
tindak lanjut pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), tata cara penerbitan keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dokume...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — a
Isi Ketentuan
jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan/atau selain secara elektronik dan tata cara penyampaian dokumen serta saluran yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — - — -
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 464 — - — b
Isi Ketentuan
Tahun Pajak 2025 untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan secara terpusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 464 — - — a
Isi Ketentuan
Masa Pajak Januari 2025; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 464 — - — -
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha sejak:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama dan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
huruf b kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi untuk menunjuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 13 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama atau penunjukan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 13 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 13 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Menteri dapat melakukan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, clan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak clan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, melalui sistem...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 12 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan keputusan clan dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik pada saat aktivasi Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 12 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal suatu keputusan atau Dokumen Elektronik disampaikan melalui lebih dari 1 (satu) saluran penyampaian, tanggal dikirim oleh Direktur Jenderal Pajak clan tanggal diterimanya oleh Wajib Pajak yang berlaku yaitu:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 12 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Tanggal peng1nman keputusan clan Dokumen Elektronik dalam ben tuk kertas hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal Pajak clan tanggal diterimanya oleh Wajib Pajak merupakan tanggal:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 12 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Tanggal peng1nman keputusan dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Akun Wajib Pajak atau pos elektronik Wajib Pajak juga merupakan tanggal keputusan berbentuk elektronik clan Dokumen Elektro...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 12 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Waktu pengiriman keputusan dalam bentuk elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar Waktu Indonesia Barat.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 12 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirim kertas hasil cetakan dari keputusan dalam bentuk elektronik dan Dokumen Elek...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 12 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak meng1nm keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) kepada Wajib Pajak dalam bentuk elektronik melalui Akun Wajib ...
Berlaku
‹ 66 / 303 ›