6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 34
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan kewenangan Menteri untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kepada Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal dapat:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, Direktur Jenderal mencabut penetapan terdaftar Asosiasi Kons...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis, diberikan teguran tertulis berikutnya.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Teguran tertulis dapat disertai dengan rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan teguran tertulis.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Penyampaian laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 33
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak wajib menyusun laporan kegiatan tahunan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 32
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh panitia penguatan profesionalisme Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 32
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak menyelenggarakan ujian profesi Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Menteri berwenang menetapkan pencabutan terdaftar dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan oleh Asosiasi Konsultan Pajak tidak sesuai dengan keadaan seb...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Asosiasi Konsultan Pajak terdaftar pada Kementerian Keuangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan surat penolakan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengunggah dokumen berupa:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk terdaftar pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 31
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak harus terdaftar pada Kementerian Keuangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak. sosiasi Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 30
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi pembekuan Izin Konsultan Pajak paling lama 2 (dua) tahun.
Berlaku